Industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia adalah raksasa berwajah dua, berdiri di persimpangan krusial antara hajat hidup orang banyak dan ancaman kesehatan publik yang serius. Artikel ini akan mengupas tuntas dualisme yang telah lama menjadi perdebatan nasional, mencoba menimbang mana yang lebih berat antara kepentingan ekonomi dan beban kesehatan.
Di satu sisi, IHT adalah pilar ekonomi yang tak terbantahkan. Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau di lereng gunung hingga buruh linting di pabrik-pabrik besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kontribusi mereka terhadap mata pencaharian regional sangat signifikan.
Secara nasional, cukai hasil tembakau (CHT) merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar di luar pajak. Dana miliaran rupiah dari cukai ini digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk, ironisnya, sebagian untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun di sisi lain, biaya sosial dan kesehatan yang ditimbulkan sangat masif. Prevalensi perokok di Indonesia, termasuk perokok anak, adalah salahia satu yang tertinggi di dunia. Penyakit-penyakit terkait rokok seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke menjadi beban utama bagi BPJS Kesehatan, menggerogoti anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk penyakit lain.
Artikel ini akan memetakan kompleksitas masalah ini. Kita akan melihat data perbandingan: apakah pendapatan cukai benar-benar sepadan dengan total biaya kesehatan yang dikeluarkan? Dan bagaimana Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang adil, yang melindungi kesehatan publik tanpa mematikan mata pencaharian jutaan warganya?
